Perjuangan Sarekat Islam (SI) tidak hanya bergemuruh di panggung politik, tetapi juga mengakar kuat di ranah ekonomi. Jauh sebelum istilah "ekonomi kerakyatan" populer, SI telah mempraktikkannya sebagai senjata utama untuk melawan sistem kapitalisme kolonial yang menindas.
Gerakan ekonomi SI adalah sebuah keteladanan tentang bagaimana membangun kemandirian dan kedaulatan ekonomi dari bawah. Mereka membuktikan bahwa perlawanan paling efektif adalah dengan menciptakan sistem tandingan yang berpihak pada rakyat.
Kritik dan Perlawanan Terhadap Sistem Kolonial
SI lahir dari kesadaran bahwa kemiskinan dan keterbelakangan kaum pribumi bukanlah takdir, melainkan hasil dari sebuah sistem ekonomi yang tidak adil. Mereka secara tajam mengkritik dan melawan praktik-praktik berikut:
- Monopoli Asing: SI menentang keras dominasi pedagang Tionghoa dan Eropa yang menguasai rantai pasok bahan baku dan distribusi barang.
- Eksploitasi Tenaga Kerja: Kondisi buruh pabrik dan kuli perkebunan yang tidak manusiawi menjadi sasaran advokasi SI.
- Ketergantungan Modal: Sulitnya akses pengusaha pribumi terhadap sumber permodalan yang adil membuat mereka terjerat rentenir.
Sebagai bentuk perlawanan, SI mengorganisir aksi boikot terhadap toko-toko milik pedagang asing. Anggota diinstruksikan untuk hanya berbelanja di warung atau toko milik sesama anggota, menciptakan sebuah solidaritas ekonomi yang kuat dan terorganisir.
Membangun Kemandirian: Koperasi, Bank, dan Jaringan Usaha
Perlawanan SI tidak berhenti pada boikot. Mereka membangun pilar-pilar ekonomi alternatif yang menjadi fondasi kemandirian umat.
1. Koperasi "Setia Oesaha"
Pada tahun 1912, SI mendirikan Koperasi "Setia Oesaha" di Surabaya. Di bawah arahan H.O.S. Cokroaminoto, koperasi ini menjadi model percontohan badan usaha yang dikelola berdasarkan prinsip-prinsip Islam: keadilan, transparansi, dan tolong-menolong. Koperasi ini menjadi pusat operasional gerakan ekonomi SI secara nasional.
2. Bank Kebangsaan: Perintis Keuangan Syariah
Cokroaminoto juga menggagas pendirian lembaga keuangan berlabel "Bank Kebangsaan". Ini adalah salah satu upaya paling awal di Indonesia untuk menciptakan lembaga perbankan yang beroperasi dengan prinsip syariah, bertujuan memberikan akses modal yang mudah dan adil bagi pengusaha pribumi.
3. Jaringan Toko dan Warung Milik Anggota
Di berbagai daerah, terutama di pusat-pusat pergerakan seperti Solo dan Surabaya, SI mendorong pendirian toko-toko koperasi. Di Solo saja, dilaporkan ada delapan toko besar milik Koperasi SI yang menjual berbagai kebutuhan pokok. Toko-toko ini tidak hanya menjadi pusat ekonomi, tetapi juga pusat informasi dan konsolidasi gerakan. Modal pendiriannya berasal dari iuran kolektif para anggota, dari pengusaha besar hingga rakyat biasa, menunjukkan semangat gotong royong yang luar biasa.
Advokasi untuk Kaum Buruh dan Petani: "Si Raja Mogok"
Keteladanan ekonomi Sarekat Islam juga tercermin dari pembelaan mereka terhadap kaum buruh dan petani yang tertindas.
Pada Desember 1919, SI membentuk federasi serikat buruh bernama Persatuan Pergerakan Kaum Buruh (PPKB). Federasi ini menghimpun berbagai serikat pekerja, dari buruh pabrik gula hingga pegawai kereta api.
Salah satu tokoh sentral dalam gerakan ini adalah Surjopranoto, yang dijuluki "Si Raja Mogok". Ia tanpa lelah mengorganisir aksi-aksi pemogokan untuk menuntut hak-hak dasar buruh, seperti:
- Kenaikan upah yang layak.
- Tunjangan hari raya.
- Peraturan cuti tahunan.
- Upah lembur yang adil.
Perjuangan ini tidak hanya terbatas di Jawa. Melalui tokoh seperti Abdul Muis, SI juga vokal menyuarakan nasib buruk para kuli kontrak di perkebunan-perkebunan Sumatera, yang disebutnya sebagai "perbudakan industrial".