Inflasi Indonesia naik dari sekitar 1,57% pada 2024 menjadi kurang lebih 2,9% pada 2025 terutama karena tekanan harga pangan bergejolak (volatile food), cuaca dan distribusi, serta beberapa penyesuaian harga yang diatur pemerintah; implikasinya, pemerintah perlu memperkuat bauran kebijakan fiskal–moneter–sektor riil yang fokus pada stabilisasi harga pangan, pengelolaan subsidi/ administered prices, dan koordinasi pengendalian ekspektasi inflasi.[1][2]
Gambaran umum inflasi 2024–2025
BPS mencatat inflasi Indonesia tahun kalender 2024 sebesar 1,57% dan menjadi yang terendah sejak 1958, dipengaruhi meredanya tekanan harga pangan dan bahkan deflasi pada bensin serta tarif angkutan udara. Pada 2025, Kementerian Keuangan melaporkan inflasi tahunannya terkendali di sekitar 2,92% (yoy), masih dalam rentang sasaran 2,5±1% Bank Indonesia, namun jelas lebih tinggi dibanding 2024. Kenaikan ini terutama datang dari kelompok volatile food dan sedikit kenaikan administered prices, sementara inflasi inti relatif stabil.[3][4][5][2][1]
Faktor penurunan inflasi pada 2024
Beberapa faktor kunci menjelaskan kenapa inflasi 2024 sangat rendah. CNN Indonesia, mengutip BPS, menyebut bahwa inflasi rendah dipengaruhi melandainya harga pangan yang sebelumnya melonjak pada 2022–2023, serta adanya deflasi pada bensin (sekitar −1,86%) dan tarif angkutan udara (sekitar −7,26%). Komoditas pangan seperti telur ayam ras, cabai merah, ikan segar, cabai rawit, bawang merah, dan minyak goreng memang masih menyumbang inflasi, namun kontribusinya relatif kecil sehingga inflasi nasional tetap rendah.[6][1]
Dari sisi kebijakan, Bank Indonesia menekankan bahwa inflasi 2024 terjaga dalam kisaran sasaran karena stabilnya inflasi inti dan menurunnya inflasi administered prices, sehingga kenaikan terutama berasal dari volatile food yang masih bisa dikendalikan. Hal ini mencerminkan keberhasilan koordinasi kebijakan pengendalian inflasi pusat–daerah (TPIP/TPID) dan kebijakan fiskal yang tidak terlalu ekspansif sehingga tidak memicu permintaan berlebihan.[4][7][3]
Faktor kenaikan inflasi pada 2025
Pada 2025, pola komposisi inflasi bergeser. Kementerian Keuangan mencatat inflasi 2,92% (yoy) pada akhir 2025, dengan pendorong utama kenaikan harga pangan bergejolak (volatile food) hingga sekitar 6,21% (yoy), terutama dari aneka cabai, beras, dan ikan segar yang terdampak gangguan cuaca dan distribusi. Data BPS dan pemberitaan menunjukkan beberapa episode inflasi bulanan tinggi, misalnya April 2025 dengan inflasi 1,17% (mtm) akibat normalisasi tarif listrik, penurunan produksi cabai dan bawang merah, serta kenaikan harga emas dunia. Selain itu, inflasi Juli 2025 sekitar 0,30% (mtm) dipicu kenaikan harga beras, tomat, bawang merah, cabai rawit, bensin, telur ayam, dan biaya sekolah.[8][9][2]
Kelompok administered prices juga mulai sedikit meningkat pada 2025, antara lain akibat kenaikan harga bensin nonsubsidi, tarif transportasi pada periode Natal–Tahun Baru, tarif angkutan udara, dan penyesuaian Harga Eceran Tertinggi LPG di beberapa daerah. Sementara itu, inflasi inti tetap relatif stabil sekitar 2,38% (yoy), dengan kontribusi dari kenaikan harga emas perhiasan dan beberapa komoditas konsumsi lain, menandakan bahwa tekanan inflasi lebih banyak berasal dari sisi penawaran (supply shock) dan administered prices ketimbang lonjakan permintaan (demand pull).[9][5][2]
Peran faktor domestik dan global
Faktor domestik utama mencakup gangguan produksi dan distribusi pangan karena cuaca (misalnya potensi El Niño) dan berakhirnya masa panen yang menurunkan pasokan beras, cabai, dan bawang, sehingga harga melonjak. Di sisi lain, kebijakan fiskal yang cenderung ekspansif—misalnya program-program bantuan sosial dan subsidi, termasuk program pangan—berpotensi meningkatkan uang beredar dan memperkuat permintaan, sehingga jika tidak diimbangi peningkatan produksi akan menambah tekanan inflasi.[5][7][10][2]
Faktor global juga berperan, terutama kenaikan harga minyak dan komoditas dunia yang memengaruhi biaya energi, transportasi, dan logistik serta mendorong inflasi impor melalui depresiasi nilai tukar. Tekanan geopolitik global, seperti konflik di Timur Tengah, berpotensi melemahkan rupiah dan meningkatkan risiko inflasi impor, yang kemudian dapat memaksa pemerintah meninjau ulang kebijakan subsidi energi. Kombinasi faktor domestik dan global ini menjelaskan mengapa inflasi bisa naik ke sekitar 2,9% meskipun bank sentral menjaga inflasi inti tetap terkendali.[10][9]
Implikasi bagi kebijakan fiskal
Dari sisi fiskal, pemerintah perlu mengelola APBN secara hati-hati agar tetap berperan sebagai instrumen stabilisasi tanpa mendorong inflasi berlebihan. Kementerian Keuangan menegaskan bahwa strategi fiskal Indonesia bersifat countercyclical: belanja dan insentif pajak ditingkatkan saat ekonomi melemah, dan ditahan ketika ekonomi berpotensi overheat, untuk menjaga permintaan agregat dan inflasi. Dalam konteks kenaikan inflasi ke sekitar 2,9%, fokusnya adalah menyalurkan belanja ke sektor yang memperkuat sisi penawaran—misalnya infrastruktur pangan, irigasi, subsidi pupuk yang tepat sasaran, dan dukungan logistik—alih-alih belanja konsumtif yang hanya memperkuat permintaan.[7][2]
Pengelolaan subsidi energi dan pangan menjadi krusial: penyesuaian harga administered (BBM, listrik, LPG) harus dilakukan secara bertahap dan terkomunikasikan dengan baik, dengan kompensasi melalui bantuan sosial yang terarah pada kelompok rentan agar tekanan inflasi tidak melonjak dan daya beli kelompok miskin tetap terjaga. Selain itu, kebijakan fiskal perlu menjaga kesehatan fiskal jangka menengah agar ruang untuk merespons guncangan inflasi ke depan tetap tersedia, misalnya melalui pemanfaatan defisit yang terukur dan manajemen utang yang hati-hati.[2][9][5][7]
Implikasi bagi kebijakan moneter
Bank Indonesia harus terus menjaga inflasi dalam target 2,5±1% dengan memadukan instrumen suku bunga, operasi pasar terbuka, dan kebijakan makroprudensial yang mendukung stabilitas harga dan nilai tukar. Laporan BI menunjukkan bahwa inflasi inti tetap terkendali, sehingga tekanan inflasi lebih banyak berasal dari volatile food dan administered prices; ini berarti BI perlu fokus pada pengelolaan ekspektasi inflasi melalui komunikasi yang jelas serta koordinasi erat dengan pemerintah terkait kebijakan harga dan pasokan. Di sisi nilai tukar, BI harus siap menstabilkan rupiah ketika gejolak global dan kenaikan harga komoditas meningkatkan risiko inflasi impor, misalnya dengan intervensi pasar valas dan pengelolaan aliran modal.[3][4][5][10]
Selain itu, kebijakan makroprudensial longgar atau targeted (misalnya pelonggaran KPR untuk sektor tertentu) perlu dipertimbangkan dengan cermat agar tidak menambah tekanan permintaan agregat saat inflasi mulai meningkat. Dengan kata lain, BI harus menjaga keseimbangan antara mendukung pertumbuhan dan menahan inflasi, terutama ketika sumber tekanan utama berasal dari sisi penawaran yang sebenarnya lebih efektif ditangani melalui kebijakan fiskal dan sektor riil.[2][3]
Implikasi bagi kebijakan sektor riil dan pangan
Karena sumber utama kenaikan inflasi 2025 adalah volatile food, kebijakan stabilisasi harga pangan menjadi prioritas. Pemerintah perlu memperkuat produksi domestik beras, cabai, bawang, dan komoditas pangan kunci lainnya melalui peningkatan produktivitas, dukungan teknologi, dan perbaikan infrastruktur pertanian, termasuk irigasi dan gudang penyimpanan. Selain itu, kebijakan impor pangan harus lebih antisipatif, dengan pengambilan keputusan yang cepat ketika tanda-tanda gangguan produksi dan distribusi mulai muncul, sehingga pasokan tetap terjaga dan ekspektasi kenaikan harga dapat diredam.[5][10][2]
Koordinasi pusat–daerah dalam kerangka TPID juga perlu diperkuat, misalnya melalui operasi pasar dan pemantauan stok di daerah yang rawan kenaikan harga, serta perbaikan jaringan distribusi, jalan, dan logistik yang mengurangi biaya distribusi dan disparitas harga antarwilayah. Di luar pangan, kebijakan untuk meningkatkan efisiensi sektor transportasi dan energi akan membantu mengurangi tekanan biaya bagi pelaku usaha dan rumah tangga, sehingga risiko spiral harga–upah dapat ditekan.[9][10][3][2]
Citations:
[1] [Inflasi Indonesia 2024 Terendah Sepanjang Sejarah ...](https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20250102124202-532-1183077/inflasi-indonesia-2024-terendah-sepanjang-sejarah-kenapa)
[2] [Ekonomi Indonesia 2025 Tetap Tangguh, Manufaktur ...](https://fiskal.kemenkeu.go.id/publikasi/siaran-pers-detil/618)
[3] [Perekonomian Indonesia 2025 Tetap Tangguh, Stabilitas ...](https://www.ekon.go.id/publikasi/detail/6755/perekonomian-indonesia-2025-tetap-tangguh-stabilitas-makro-terjaga-dan-kualitas-pertumbuhan-terus-menguat)
[4] [Inflasi 2024 Terjaga dalam Kisaran Sasaran - Bank Indonesia](https://www.bi.go.id/id/publikasi/ruang-media/news-release/Pages/sp_270125.aspx)
[5] [Inflasi Juni 2025 Terjaga - Bank Indonesia](https://www.bi.go.id/id/publikasi/ruang-media/news-release/Pages/sp_2714125.aspx)
[6] [September 2024 inflasi Year-on-Year (y-on-y) sebesar 1, ...](https://www.bps.go.id/id/pressrelease/2024/10/01/2308/inflasi-year-on-year--y-on-y--september-2024-sebesar-1-84-persen-.html)
[7] [Strategi Fiskal Indonesia 2025–2026: Menjaga Stabilitas ...](https://djpb.kemenkeu.go.id/kppn/saumlaki/id/data-publikasi/berita-terbaru/2987-strategi-fiskal-indonesia-2025%E2%80%932026-menjaga-stabilitas-ekonomi-di-tengah-ketidakpastian-global.html)
[8] [Inflasi Juli 2025 Capai 0,30 Persen: Beras dan Sekolah Jadi Pemicu](https://muc.co.id/id/article/inflasi-juli-2025-capai-030-persen-beras-dan-sekolah-jadi-pemicu)
[9] [BPS: Inflasi April Tembus 1,17%](https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-7895582/bps-inflasi-april-tembus-1-17)
[10] [Waspada! Risiko Inflasi Tinggi Membesar, Ada Godzilla & Efek Global](https://www.cnbcindonesia.com/news/20260603080645-4-739599/waspada-risiko-inflasi-tinggi-membesar-ada-godzilla-efek-global)
