Read More
Tanya Jawab
ahmad dan siti

Tanya Jawab

Pertanyaan komunitas

Baca pertanyaan, lihat jawaban yang tersedia, atau bantu menjawab kalau kamu tahu.

Ditutup
Pertanyaan

ahmad dan siti

An
Anonymous
7 Juni 2026 60 dilihat

Pertanyaan

Kasus Sengketa Perceraian dan Hak Asuh Anak di Peradilan Agama

Pasangan suami istri Ahmad dan Siti telah menikah selama 10 tahun dan memiliki dua orang anak berusia 8 tahun dan 5 tahun. Dalam beberapa tahun terakhir, hubungan rumah tangga mereka sering mengalami konflik. Ahmad bekerja sebagai wiraswasta di luar kota dan jarang pulang ke rumah. Siti merasa tidak mendapatkan perhatian serta nafkah yang cukup untuk kebutuhan keluarga.

Akibat konflik yang berkepanjangan, Siti akhirnya mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama di tempat domisilinya. Dalam gugatan tersebut, Siti juga meminta:

  1. Hak asuh anak (hadhanah) diberikan kepadanya.
  2. Ahmad diwajibkan memberikan nafkah anak setiap bulan.
  3. Pembagian harta bersama (gono-gini) yang diperoleh selama perkawinan.

Setelah gugatan didaftarkan, pengadilan menjadwalkan sidang pertama. Pada sidang tersebut, hakim terlebih dahulu mewajibkan para pihak mengikuti proses mediasi sesuai dengan ketentuan hukum acara peradilan agama. Namun, dalam proses mediasi tersebut kedua pihak tidak mencapai kesepakatan karena Ahmad tidak bersedia bercerai dan menolak sebagian tuntutan Siti.

Perkara kemudian dilanjutkan ke tahap persidangan yang meliputi:

  1. pembacaan gugatan,
  2. jawaban dari tergugat,
  3. replik dan duplik,
  4. pembuktian dengan saksi-saksi dari kedua pihak.

Dalam persidangan terungkap bahwa Ahmad memang jarang memberikan nafkah kepada keluarga dan lebih sering tinggal di luar kota. Setelah mempertimbangkan fakta persidangan dan alat bukti yang diajukan, majelis hakim akhirnya menjatuhkan putusanyang mengabulkan gugatan cerai Siti serta menetapkan bahwa hak asuh anak diberikan kepada Siti dengan kewajiban Ahmad memberikan nafkah anak setiap bulan.

Namun Ahmad merasa tidak puas dengan putusan tersebut dan berencana untuk mengajukan upaya hukum banding.

Pertanyaan Diskusi: Menurut Anda, apakah putusan hakim yang memberikan hak asuh anak kepada Siti sudah tepat? Jelaskan dengan argumentasi hukum.


Jawaban

1 jawaban

Jawaban terpilih
FE
Frans Eka 3 minggu yang lalu

Ya, dalam skenario yang Anda paparkan, putusan hakim yang memberikan hak asuh anak kepada Siti pada dasarnya sudah tepat dan sejalan dengan kerangka hukum positif (UU 1/1974, UU 16/2019, KHI) dan yurisprudensi, selama tidak ada bukti bahwa Siti tidak layak menjadi pengasuh.

Di bawah ini saya bagi jadi 4 lapis: dasar normatif, penerapan ke kasus, potensi kontra-argumen (dari sudut Ahmad), dan catatan kritis untuk menguji “ketepatan” putusan.

1. Dasar hukum hak asuh: posisi ibu untuk anak kecil

Beberapa norma kunci:

  1. Pasal 41 UU Perkawinan: setelah perceraian, baik ibu maupun bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak demi kepentingan anak; apabila ada perselisihan, pengadilan yang memutuskan, dan ayah pada dasarnya bertanggung jawab atas biaya pemeliharaan dan pendidikan anak.[1]
  2. Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 105 huruf a: pemeliharaan anak yang belum mumayyiz (belum 12 tahun) pada dasarnya berada pada ibu.[2][3][4]
  3. Yurisprudensi MA dan praktik peradilan agama secara konsisten mengedepankan kepentingan terbaik bagi anak (best interest of the child) dan dalam praktik, anak di bawah umur, terutama di bawah 12 tahun, cenderung diletakkan pengasuhannya pada ibu, sepanjang ibu dekat dengan anak dan tidak terbukti membahayakan.[5][4][6]

Arahnya jelas: dua anak dalam kasus ini (8 dan 5 tahun) masih di bawah umur dan belum mumayyiz sehingga secara default hak hadhanah berada di tangan ibu, bukan karena “hak istimewa ibu” semata, tetapi karena dipandang lebih sesuai dengan kepentingan anak (kedekatan emosional, intensitas perawatan sehari‑hari, dan seterusnya).[3][4][6]

2. Penerapan norma ke kasus Ahmad–Siti

Fakta yang terungkap di persidangan:

  1. Ahmad jarang pulang dan lebih banyak tinggal di luar kota.
  2. Ahmad jarang memberikan nafkah kepada keluarga.
  3. Siti yang selama ini tinggal bersama anak dan merasa kekurangan perhatian dan nafkah.

Lalu putusan hakim:

  1. Mengabulkan gugatan cerai Siti.
  2. Memberikan hak asuh anak kepada Siti.
  3. Membebankan nafkah anak setiap bulan kepada Ahmad.

Dari kacamata hukum acara dan materiil:

  1. Dari sisi hadhanah: kedua anak masih di bawah 12 tahun, sehingga secara normatif mereka berada dalam asuhan ibu (Pasal 105 KHI), kecuali ada alasan kuat bahwa ibu tidak layak (misalnya meninggalkan anak, kekerasan, kecanduan berat, dan lain-lain) yang dalam kasus ini tidak terbukti.[4][2][3]
  2. Dari sisi “kepentingan terbaik anak”: fakta bahwa Ahmad jarang hadir secara fisik dan lalai memberi nafkah justru menunjukkan kapasitas pengasuhan praktisnya lebih rendah dibanding Siti, yang menjadi figur utama di rumah.[6][5]
  3. Dari sisi nafkah anak: kewajiban memberi nafkah kepada anak pasca perceraian dibebankan terutama kepada ayah (Pasal 41 UU Perkawinan dan praktik peradilan), dan penetapan nafkah anak bulanan pada Ahmad konsisten dengan norma tersebut.[1][4]

Secara doktrinal, putusan ini tidak sekadar mengacu ke “default ibu” dalam KHI, tapi juga didukung fakta: Siti adalah pengasuh harian, Ahmad abai nafkah dan jarang hadir. Ini memperkuat bahwa secara empiris, kepentingan terbaik anak lebih terlindungi bila mereka tinggal dengan Siti.[5][4][6]

3. Kontra-argumen dari sudut Ahmad (apa yang bisa dia serang di banding?)

Kalau Anda berperan sebagai “skeptis cerdas” terhadap putusan ini, ada beberapa pintu masuk untuk kritik, khususnya bila Ahmad mengajukan banding:

  1. Hak anak atas kasih sayang kedua orang tua
  2. MA menegaskan bahwa anak bukan objek perebutan, dan mereka berhak atas hubungan yang utuh dengan kedua orang tua.[7]
  3. Argumen Ahmad: “Memberikan hak asuh penuh pada Siti berpotensi menghambat hubungan intens saya dengan anak, apalagi kalau jadwal kunjungan tidak diatur jelas.”
  4. Uji: apakah putusan sudah mengatur secara jelas hak kunjungan dan pola komunikasi Ahmad–anak, atau hanya berhenti pada frasa umum “tetap berhak mengunjungi”? Jika longgar, di sinilah kritik bisa diarahkan.
  5. Dimensi financial vs. dimensi emosional
  6. Fakta bahwa Ahmad lalai nafkah tidak otomatis berarti dia tidak punya kapasitas emosional sebagai ayah.
  7. Ahmad bisa berargumen: “Saya jarang pulang karena mencari nafkah di luar kota; kegagalan saya mungkin pada aspek administrasi nafkah, bukan pada kasih sayang.”
  8. Uji: apakah pengadilan menggali motif dan konteks ketidaknafkaan (misal: usaha bangkrut, pandemi, dsb) atau hanya berhenti pada fakta “jarang memberi nafkah” tanpa menilai kemampuan riil dan iktikad baik? Kalau penggalian minim, putusan bisa dianggap kurang komprehensif.
  9. Kemampuan ekonomi dan stabilitas pengasuh
  10. Ahmad bisa mencoba membalik: “Secara ekonomi saya lebih kuat untuk menjamin pendidikan dan kesehatan anak; anak seharusnya ikut saya untuk jaminan masa depan.”
  11. Tapi, norma positif di Indonesia tidak menempatkan kemampuan ekonomi sebagai satu‑satunya faktor dominan; yang utama tetap kepentingan anak secara menyeluruh (psikologis, kedekatan, stabilitas, bukan sekadar materi).[6][5]
  12. Uji: apakah hakim memeriksa kondisi ekonomi Siti secara serius (pekerjaan, dukungan keluarga besar, dll)? Kalau tidak, di banding bisa dituding bahwa pertimbangan aspek ekonomi belum memadai.
  13. Bias “otomatis ke ibu”
  14. Seorang skeptis bisa bertanya: “Apakah hakim hanya copy‑paste KHI Pasal 105, atau benar‑benar menimbang spesifik kepribadian Siti dan Ahmad, lingkungan sosial, dan preferensi anak (terutama yang 8 tahun)?”
  15. Secara teori, meski norma default ke ibu, pengadilan wajib mengutamakan best interest of the child, yang kadang bisa mengarah ke ayah (misal, jika ibu sering meninggalkan anak, atau lingkungan ibu berisiko).[5][6]

Jadi, dari sudut pandang banding, Ahmad bisa menggugat bukan hanya kesimpulannya (anak ikut Siti), tetapi kualitas argumentasinya: apakah seluruh aspek kepentingan anak sudah teruji serius, atau sekadar “default ibu + ayah lalai nafkah”.

4. Catatan kritis: kapan putusan seperti ini bisa dianggap “belum tepat”?

Dengan data yang Anda berikan, secara normatif putusan tampak on track. Tapi sebagai mitra adu gagasan, kita perlu eksplisit tentang kapan pola putusan seperti ini bisa bermasalah:

  1. Jika pengadilan tidak mengkonkretkan hak kunjungan Ahmad dan mekanisme komunikasi (jadwal jelas, larangan menghalangi, dsb.), maka ada risiko hak anak atas hubungan dengan ayah tercederai, meski hak asuh formal di tangan Siti.[7]
  2. Jika tidak ada pemeriksaan mendalam atas kesehatan mental, moral, dan lingkungan Siti, tapi hadhanah ke Siti hanya karena “dia ibu dan anak masih kecil”, putusan secara legal mungkin sah tapi secara metodologis rapuh.
  3. Jika pengadilan tidak menguji secara serius kemampuan riil Ahmad untuk berubah (misalnya, di sidang dia menyatakan siap tinggal di kota yang sama, siap memperbaiki nafkah, dsb.), padahal dari sudut “kepentingan anak jangka panjang” itu bisa relevan.

Namun dalam narasi kasus Anda, fakta yang muncul justru mengarah kuat bahwa:

  1. Siti adalah pengasuh utama.
  2. Ahmad lalai nafkah dan secara fisik sering absen.

Dalam konfigurasi faktual seperti ini, sangat sulit secara hukum untuk membenarkan pengalihan hadhanah ke Ahmad tanpa melanggar prinsip best interest of the child dan menyelisihi garis besar KHI dan praktik peradilan.[3][4][6][5]

Kalau Anda ingin mengembangkan ini jadi jawaban skripsi/tes, saya menyarankan: jangan hanya menyimpulkan “sudah tepat karena Pasal 105 KHI”, tetapi eksplisitkan juga kerangka “kepentingan terbaik anak” dan kemungkinan pengecualian (misal: ibu tidak layak, anak sudah mumayyiz, preferensi anak, atau ada kekerasan dalam rumah tangga yang mempengaruhi penilaian layak/tidaknya pengasuh).

Citations:

[1] [Hak Asuh Anak Setelah Perceraian - Pengadilan Negeri Tabanan](https://pn-tabanan.go.id/berita/artikel/detail/hak-asuh-anak-setelah-perceraian/eddea82ad2755b24c4e168c5fc2ebd40)

[2] [[PDF] Penyelesaian Sengketa Hak Asuh Anak Melalui Putusan Pengadilan ...](https://jurnal.staialhidayahbogor.ac.id/index.php/am/article/download/2060/969/4833)

[3] [pertimbangan hakim dalam menentukan](https://repositori.untidar.ac.id/index.php?p=fstream-pdf&fid=46508&bid=20837)

[4] [[PDF] Kedudukan Hak Asuh Anak Terhadap Cerai Gugat - DZURRIYAT](https://ejournal.yayasanpendidikandzurriyatulquran.id/index.php/AlZayn/article/download/4583/2955)

[5] [110 K/AG/2007 - Karakterisasi Putusan Hakim - Komisi Yudisial](https://karakterisasi.komisiyudisial.go.id/?view=t5nsyMraxMLmx9%2Fn2uDj18bg0g%3D%3D&id=p2mq)

[6] [Ibu dan Hak Pengasuhan Anak Akibat Perceraian - MariNews](https://marinews.mahkamahagung.go.id/putusan/ibu-dan-hak-pengasuhan-anak-akibat-perceraian-0qu)

[7] [Yurisprudensi: Putusan Kasasi Nomor 165 K/Ag/2022 - MariNews](https://marinews.mahkamahagung.go.id/putusan/yurisprudensi-putusan-kasasi-nomor-165-kag2022-0wW)

[8] [[PDF] PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMUTUSKAN PERKARA ...](http://repositori.iain-bone.ac.id/id/eprint/470/1/combinepdf.pdf)

[9] [Penyelesaian Sengketa Hak Asuh Anak Melalui Putusan ...](https://jurnal.staialhidayahbogor.ac.id/index.php/am/article/download/2060/969)

[10] [STUDI KASUS TERHADAP HAK ASUH ANAK DALAM PUTUSAN NOMOR 1365/Pdt.G/2021/PA.BPP DI PENGADILAN AGAMA BALIKPAPAN](https://jurnal.law.uniba-bpn.ac.id/index.php/lexsuprema/article/view/584)