Peranan PBB pada Bidang Hukum dan Kemanusiaan

Lili Zulaika

Peranan PBB pada Bidang Hukum dan Kemanusiaan

Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) memiliki peranan yang sangat penting dalam bidang hukum dan kemanusiaan. Sejak didirikan pada tahun 1945, PBB telah banyak berkontribusi dalam penegakan hukum dan perlindungan hak asasi manusia di tingkat global.

Beberapa contoh peranan PBB dalam bidang ini antara lain:

1. Pengesahan Piagam HAM Sedunia

Salah satu tonggak bersejarah PBB adalah pada 10 Desember 1948, ketika Majelis Umum PBB mengesahkan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM). DUHAM menjadi standar internasional pertama yang melindungi hak-hak dasar setiap orang di dunia.

DUHAM terdiri dari 30 pasal yang mencakup hak-hak sipil, politik, ekonomi, sosial dan budaya. DUHAM juga melarang diskriminasi berdasarkan ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, politik atau pandangan lain, asal kebangsaan, kekayaan, kelahiran ataupun status lainnya.

Dengan adanya DUHAM, standar hak asasi manusia menjadi lebih jelas dan dapat diterapkan secara universal. DUHAM telah menjadi inspirasi bagi banyak konstitusi dan undang-undang HAM di berbagai negara.

Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia

2. Pembentukan Komisi HAM PBB

Selain itu, PBB juga membentuk Komisi Hak Asasi Manusia PBB (UNHRC) pada tahun 2006. Komisi ini bertugas memonitor dan melaporkan situasi HAM di berbagai negara, serta menyelidiki kasus-kasus pelanggaran HAM.

UNHRC terdiri dari 47 anggota yang dipilih oleh Majelis Umum PBB dengan masa jabatan 3 tahun. Setiap tahun, UNHRC mengadakan sekitar 3 sesi reguler di Jenewa, Swiss untuk membahas isu-isu HAM global.

Beberapa contoh kasus yang ditangani UNHRC antara lain pelanggaran HAM di Suriah, Myanmar, dan Korea Utara. UNHRC juga kerap mengeluarkan resolusi yang mengecam negara-negara pelanggar HAM berat seperti Israel.

Baca Juga!
Inhaler dan Minyak Angin saat Berpuasa: Hukum dan Dampaknya

3. Pengiriman Pasukan Penjaga Perdamaian

Salah satu peranan penting PBB lainnya adalah pengiriman pasukan penjaga perdamaian (peacekeeping forces) ke daerah konflik. Sejak 1948 hingga kini, lebih dari 1 juta personel militer dan polisi dari 125 negara telah bergabung dalam 71 misi penjaga perdamaian PBB di seluruh dunia.

Tugas utama pasukan penjaga perdamaian antara lain:

  • Memantau dan mengawasi perjanjian gencatan senjata
  • Melindungi warga sipil
  • Memberikan bantuan kemanusiaan
  • Membantu proses politik dan perdamaian
  • Perlindungan HAM
  • Dukungan pemilu

Beberapa misi penjaga perdamaian PBB yang masih berlangsung hingga kini yakni di Republik Demokratik Kongo, Sudan Selatan, Mali, Siprus, India-Pakistan, dan Timur Tengah.

4. Mediasi Perundingan Perdamaian

Di samping itu, PBB juga sering berperan sebagai mediator atau fasilitator dalam proses perundingan perdamaian antar pihak yang berkonflik.

Departemen Urusan Politik dan Pembangunan Perdamaian PBB, yang dikenal dengan nama UN DPPA, memiliki staf mediator profesional yang membantu negosiasi dan mediasi di lebih dari 30 negara.

Beberapa contoh keterlibatan PBB dalam mediasi perdamaian yaitu:

  • Perjanjian Perdamaian Dayton 1995 yang mengakhiri perang di Bosnia
  • Perjanjian Damai Abidjan 1996 dan 2003 yang mengakhiri konflik di Pantai Gading
  • Perjanjian Perdamaian Naivasha 2005 yang mengakhiri perang saudara Sudan

5. Bantuan Pascakonflik

Setelah berakhirnya konflik atau perang saudara, PBB juga memberikan berbagai bantuan teknis dan politik bagi negara-negara pascakonflik agar bisa pulih dan bertransisi menuju perdamaian.

Bantuan yang diberikan antara lain:

  • Bantuan hukum dan pemantauan pemilu
  • Perbantuan menyusun konstitusi dan reformasi hukum
  • Pelatihan aparat keamanan seperti polisi dan militer
  • Bantuan teknis reintegrasi eks kombatan
  • Dukungan rekonstruksi dan pembangunan ekonomi

Beberapa contoh keterlibatan PBB dalam bantuan pascakonflik yaitu di Afganistan, Liberia, Sierra Leone, Kosovo, Timor Leste, dan Guinea Bissau.

Baca Juga!
Mengidentifikasi dan Mengontrol Validitas Internal dalam Penelitian

6. Pengadilan Kriminal Internasional

Akhirnya, PBB juga turut mendirikan pengadilan internasional guna mengadili para pelaku kejahatan perang dan pelanggaran HAM berat.

Dua pengadilan utama yang didirikan atas mandat PBB yakni Pengadilan Kriminal Internasional untuk Bekas Yugoslavia (ICTY) yang berbasis di Den Haag, dan Pengadilan Kriminal Internasional untuk Rwanda (ICTR) yang berkedudukan di Arusha, Tanzania.

Kedua pengadilan ini telah mengadili ratusan tersangka dari kedua negara, termasuk pemimpin politik dan jenderal senior yang terlibat dalam tragedi kemanusiaan di sana.

Selain itu, PBB juga turut mendukung berdirinya Mahkamah Kriminal Internasional (ICC) yang permanen pada tahun 2002. ICC telah menangani sejumlah kasus kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan di berbagai kawasan.

Nah, itulah beberapa contoh nyata peranan penting PBB dalam bidang hukum dan kemanusiaan yang bisa kita rasakan manfaatnya hingga saat ini. Semoga PBB terus memainkan peran aktif dalam menegakkan perdamaian dan keadilan di dunia.

Also Read

Bagikan:

Lili Zulaika

Lili Zulaikah adalah seorang penulis berwawasan luas yang lulusan sarjana komunikasi. Dia memiliki hobi nongkrong dan menyukai kopi. Lili mampu menghasilkan tulisan-tulisan yang informatif dan menginspirasi dengan gaya yang santai dan menghibur. Profilnya yang berwawasan luas dan gaul menjadikannya sebagai penulis yang dapat memberikan kontribusi positif dalam dunia tulis-menulis.

Tags

Tinggalkan komentar