Scroll untuk baca artikel
Rupa

Pentingnya Hak Masyarakat untuk Mendapatkan Informasi Publik

Avatar
×

Pentingnya Hak Masyarakat untuk Mendapatkan Informasi Publik

Sebarkan artikel ini
Pentingnya Hak Masyarakat untuk Mendapatkan Informasi Publik

Hai teman-teman, kali ini gue mau sharing tentang topik yang menurut gue penting banget buat kita semua, yaitu soal hak masyarakat untuk mendapatkan informasi publik.

Lo pasti pernah denger istilah “keterbukaan informasi publik” atau dalam bahasa Inggrisnya “freedom of information”. Nah, di Indonesia sendiri ada Undang-Undang nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik atau disingkat UU KIP.

UU KIP ini pada intinya mengatur hak setiap orang untuk mendapatkan informasi publik. Jadi informasi-informasi yang dipegang oleh institusi-institusi publik seperti pemerintah, BUMN, BUMD, partai politik, dan lain-lain itu sebenernya punya kewajiban buat dibuka ke publik.

Nah kenapa sih akses informasi publik ini penting? Yuk kita bahas satu per satu manfaatnya:

1. Menjamin Hak Publik untuk Tahu Kebijakan Pemerintah

Salah satu tujuan utama UU KIP adalah memastikan publik bisa mengakses informasi soal rencana pembuatan kebijakan publik, program kerja pemerintah, proses pengambilan keputusan, dan alasan di balik sebuah keputusan.

Jadi pemerintah gak bisa seenaknya bikin kebijakan tanpa konsultasi sama publik. Kita berhak tahu draft awal rancangan undang-undang dan peraturan daerah misalnya. Atau rencana pembangunan infrastruktur di daerah kita. Pokoknya semua hal yang nantinya bakal berdampak ke kehidupan warga.

Contoh kasus:

  • Rencana Revisi UU KPK oleh DPR sempat menuai protes dari banyak kalangan. Berkat keterbukaan informasi publik, masyarakat bisa mengetahui draft revisi UU tsb dan memberikan masukan kepada pemerintah.

2. Mendorong Partisipasi Publik

Keterbukaan informasi publik juga bertujuan mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan oleh pemerintah.

Baca Juga!  Pameran Heterogen: Pengertian dan Contohnya

Maksudnya, dengan mengakses informasi awal soal rencana kebijakan pemerintah, kita jadi bisa memberi masukan, kritik, atau usulan perbaikan sebelum kebijakan tersebut ditetapkan.

Bayangin aja, tanpa adanya keterbukaan informasi, masyarakat bakal kesulitan mengkritisi keputusan pemerintah karena kita gak tahu data & analisis di balik keputusan tersebut. Keterbukaan informasi membuka peluang bagi publik untuk terlibat.

Beberapa contoh keterlibatan masyarakat dalam pengambilan kebijakan:

  • Publik mengkritisi uji coba ganja untuk kepentingan medis dan penelitian. Berkat masukan berbagai kalangan, pemerintah membatasi jumlah tanaman ganja yang boleh dibudidayakan.

3. Meningkatkan Pengawasan terhadap Pemerintah

Fungsi lain keterbukaan informasi publik adalah membuka peluang bagi masyarakat dan media massa untuk melakukan pengawasan terhadap jalannya pemerintahan.

Lho, emangnya selama ini masyarakat gak bisa mengawasi kerja pemerintah? Bisa sih, tapi terbatas. Selama ini yang bisa diawasi baru sebatas laporan tahunan atau exposure semata di media massa.

Nah berkat UU KIP, masyarakat jadi bisa mengakses data dan dokumen resmi soal semua kegiatan dan penggunaan anggaran pemerintah. Jadi pengawasan yang dilakukan bisa lebih mendalam dan akuntabel.

Contoh pemanfaatan UU KIP untuk pengawasan:

  • ICW menghitung potensi kerugian negara akibat korupsi pengadaan mobil dinas pemerintah. Mereka menggunakan data pengadaan mobil dinas seluruh kementerian yang didapat lewat mekanisme UU KIP.

4. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik

Intinya, keterbukaan informasi publik bertujuan mendorong terwujudnya tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, dan akuntabel.

Dengan adanya kewajiban bagi Badan Publik untuk membuka data kepada masyarakat, diharapkan penyelenggaraan pemerintahan menjadi lebih transparan.

Selain itu, dengan meningkatnya pengawasan oleh masyarakat, pemerintah juga akan lebih berhati-hati dan efektif dalam bekerja. Mereka tahu masyarakat bisa meminta pertanggungjawaban atas setiap kebijakan dan penggunaan uang negara.

Baca Juga!  Musyawarah untuk Mufakat Harus Diliputi Semangat Kebersamaan

Beberapa capaian UU KIP dalam tata kelola pemerintahan:

  • Indeks keterbukaan informasi publik pemerintah pusat dan daerah terus meningkat. Pada 2022, KemenPAN-RB mencatat capaian rata-rata 97,94 dari skala 100.
  • Opini BPK terhadap LKPP semakin baik, menunjukkan peningkatan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan negara.

5. Mencegah Korupsi

Lalu apa hubungannya keterbukaan informasi publik dengan upaya pemberantasan korupsi?

Cukup banyak sebenarnya. Dengan adanya kewajiban bagi Badan Publik untuk mengumumkan berbagai informasi, risiko maladministrasi dan penyelewengan anggaran oleh oknum pemerintah bisa ditekan.

Mekanisme UU KIP juga memudahkan lembaga antikorupsi seperti KPK dan BPK untuk melakukan audit dan investigasi mendalam terhadap kegiatan instansi pemerintah.

Beberapa kasus suap dan korupsi yang berhasil dibongkar berkat transparansi informasi publik:

  • Kasus suap terkait jual beli cargo garuda yang menyeret sejumlah pejabat negara.
  • Korupsi pengadaan mobil dinas di Kemendag senilai Rp11,9 miliar.

Nah, itu dia teman-teman beberapa manfaat utama dari keterbukaan informasi publik berdasarkan UU KIP yang berlaku di Indonesia.

Intinya dengan menjamin hak publik untuk mengakses informasi tentang kegiatan Badan Publik, pemerintah jadi lebih transparan, akuntabel, dan sulit melakukan korupsi. Di sisi lain, masyarakat juga bisa berpartisipasi aktif mengawasi dan memberi masukan terhadap kebijakan publik.

Gimana, makin paham kan pentingnya UU KIP ini? Mulai sekarang kita harus lebih aktif menggunakan hak untuk mengakses informasi publik demi kepentingan bersama!

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *