Penggunaan hak prerogatif abolisi tidak hanya terjadi di era demokrasi yang terbuka. Pada masa pemerintahan Orde Baru yang sentralistis dan berfokus pada stabilitas, abolisi juga menjadi salah satu instrumen yang digunakan oleh Presiden Soeharto. Namun, tujuannya sangat berbeda jika dibandingkan dengan penggunaan abolisi dalam konteks perdamaian Aceh.
Salah satu contoh paling representatif dari penggunaan abolisi di era ini adalah dalam penanganan perlawanan dari kelompok Fretilin di Timor Timur (kini Republik Demokratik Timor Leste) setelah wilayah tersebut berintegrasi dengan Indonesia pada tahun 1976.
Konteks Politik dan Keamanan Orde Baru
Untuk memahami penggunaan abolisi pada masa ini, kita perlu memahami filosofi dasar rezim Orde Baru:
- Stabilitas di Atas Segalanya: Prioritas utama pemerintah adalah menjaga stabilitas politik dan keamanan nasional. Setiap bentuk perlawanan atau perbedaan pandangan yang dianggap mengancam stabilitas akan ditindak tegas.
- Pendekatan Keamanan (Security Approach): Penyelesaian masalah, terutama yang berkaitan dengan gerakan separatisme, lebih sering menggunakan pendekatan keamanan dan militer daripada dialog.
- Sentralisasi Kekuasaan: Kekuasaan terpusat di tangan Presiden, dan lembaga-lembaga negara lain seperti DPR tidak memiliki peran pengawasan yang kuat seperti di era reformasi.
Abolisi sebagai Alat Kooptasi dan Pasifikasi
Dalam konteks inilah abolisi digunakan terhadap anggota Fretilin. Tujuannya bukanlah rekonsiliasi setara seperti di Aceh, melainkan lebih sebagai alat kooptasi dan pasifikasi.
Mendorong Penyerahan Diri: Abolisi ditawarkan kepada anggota Fretilin sebagai 'jalan keluar' yang aman. Dengan jaminan tidak akan dituntut secara hukum, diharapkan para anggota perlawanan akan menyerahkan diri dan menghentikan perjuangannya.
Memecah Belah Perlawanan: Tawaran abolisi yang bersifat individual dapat menciptakan perpecahan di dalam tubuh Fretilin. Ini adalah strategi klasik divide and rule untuk melemahkan kekuatan lawan dari dalam.
Legitimasi Politik: Dari perspektif pemerintah Orde Baru, pemberian abolisi dapat digunakan sebagai bukti kepada dunia internasional bahwa pemerintah telah menempuh 'jalan damai' dan memberikan pengampunan, meskipun pendekatan utamanya tetap bersifat represif.
Perbedaan Kunci dengan Kasus GAM di Aceh
| Aspek | Kasus Fretilin (Orde Baru) | Kasus GAM (Reformasi) |
|---|---|---|
| Dasar | Keputusan politik & keamanan yang sentralistis. | Hasil perundingan damai (MoU Helsinki) yang setara. |
| Tujuan Utama | Pasifikasi (meredam perlawanan) & integrasi. | Rekonsiliasi & perdamaian jangka panjang. |
| Peran DPR | Tidak ada peran pertimbangan yang signifikan. | Wajib ada pertimbangan dan persetujuan dari DPR. |
| Hasil | Tidak berhasil menghentikan perjuangan kemerdekaan. | Sangat berhasil mengakhiri konflik secara permanen. |
Kegagalan Abolisi sebagai Solusi Jangka Panjang
Sejarah membuktikan bahwa penggunaan abolisi sebagai alat pasifikasi di Timor Timur tidak berhasil mencapai tujuan jangka panjangnya. Mengapa? Karena ia tidak menyentuh akar masalah yang sebenarnya, yaitu keinginan mayoritas rakyat Timor Timur untuk menentukan nasibnya sendiri.
Abolisi yang diberikan tanpa didahului oleh dialog yang tulus dan setara hanya menjadi solusi sementara yang dangkal. Perlawanan terus berlanjut hingga akhirnya Timor Timur memilih untuk merdeka melalui referendum pada tahun 1999.
Kesimpulan
Kasus Fretilin di era Orde Baru memberikan pelajaran berharga bahwa abolisi bukanlah tongkat sihir yang bisa menyelesaikan semua masalah. Jika digunakan sebagai alat kekuasaan yang top-down tanpa mengatasi akar persoalan, efektivitasnya akan sangat terbatas. Kasus ini menjadi antitesis dari keberhasilan abolisi di Aceh, dan menunjukkan betapa pentingnya konteks politik, dialog, dan ketulusan dalam penggunaan sebuah hak prerogatif yang sangat kuat.
Untuk melihat bagaimana pendekatan ini berevolusi, baca juga artikel tentang studi kasus perdamaian melalui abolisi di Aceh.