Pajak adalah salah satu sumber pendapatan utama bagi pemerintah, baik pusat maupun daerah. Pajak daerah memiliki peran yang sangat penting dalam mendukung pembangunan dan penyediaan layanan masyarakat di tingkat lokal. Dalam konteks Indonesia, terdapat dua sistem yang digunakan dalam pengaturan dan pemungutan pajak daerah, yaitu open list system (sistem daftar terbuka) dan close list system (sistem daftar tertutup). Artikel ini akan membahas apa yang dimaksud dengan kedua sistem tersebut, serta implikasinya dalam hal pajak daerah di Indonesia.
Pengertian Open List System dan Close List System
Open List System: Dalam open list system, pemerintah daerah diberikan kewenangan untuk menetapkan dan memungut jenis pajak baru selain dari yang telah ditetapkan dalam undang-undang bilamana diperlukan. Ini berarti bahwa pemerintah daerah memiliki kebebasan yang sangat besar dalam menentukan jenis pajak yang sesuai dengan kondisi dan kemampuan daerahnya. Sistem ini memberikan fleksibilitas yang tinggi kepada pemerintah daerah dalam mengatur sumber pendapatan daerah melalui pajak. Namun, di sisi lain, sistem ini dapat mengorbankan aspek kepastian hukum dan bisnis yang lebih luas.
Close List System: Sebaliknya, dalam close list system, pemerintah daerah hanya boleh memungut jenis-jenis pajak yang telah ditetapkan dalam undang-undang. Artinya, pemerintah daerah terikat oleh jenis-jenis pajak yang sudah diatur dalam undang-undang, dan mereka tidak memiliki kewenangan untuk menambahkan jenis pajak baru. Sistem ini memberikan kepastian hukum dan berusaha yang lebih besar karena ketundukannya kepada pemerintah pusat. Namun, sistem ini juga memiliki potensi untuk membuat pemerintah daerah tampak kurang kreatif dan kemungkinan kehilangan peluang untuk berinovasi dalam meningkatkan penerimaan daerahnya.
Sejarah Penerapan Sistem Pajak Daerah di Indonesia
Dalam sejarah berlakunya pajak-pajak daerah di Indonesia, telah pernah dipraktikkan open list system maupun close list system secara bergantian. Pada masa lalu, pemerintah pusat telah menerapkan open list system untuk menentukan jenis pajak daerah yang dapat dipungut. Saat berlakunya UU 18/1997, pemerintah pusat menerapkan open list system untuk menentukan jenis pajak daerah yang dapat dipungut. Penerapan open list system dapat dibuktikan dengan ketentuan Pasal 2 ayat (3) UU 18/1997 yang menyatakan bahwa selain jenis pajak daerah yang sudah diatur, pemerintah dapat menetapkan jenis pajak baru melalui peraturan pemerintah.
Namun, setelah dicabutnya Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, open list system yang dianut Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 diganti dengan close list system. Ini berarti bahwa pemerintah daerah harus mematuhi jenis-jenis pajak yang telah ditetapkan dalam undang-undang tanpa memiliki kewenangan untuk menambah jenis pajak baru.
Perubahan ini menggambarkan dinamika peraturan pajak daerah di Indonesia, yang dapat bergantung pada kebijakan dan peraturan yang berlaku pada suatu periode tertentu. Perubahan dari open list system ke close list system mencerminkan dorongan untuk memberikan kepastian hukum yang lebih besar dan menormalisasi pajak-pajak daerah.
Kelebihan dan Kekurangan Kedua Sistem
Kedua sistem, open list dan close list, memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing yang perlu dipertimbangkan dalam pengaturan pajak daerah.
Kelebihan Open List System:
- Fleksibilitas: Sistem ini memberikan fleksibilitas besar kepada pemerintah daerah dalam menentukan jenis pajak yang sesuai dengan kebutuhan daerah.
- Potensi Peningkatan Penerimaan: Pemerintah daerah dapat menciptakan jenis pajak baru yang dapat meningkatkan penerimaan daerah.
- Inovasi: Sistem ini mendorong pemerintah daerah untuk lebih inovatif dalam mencari sumber-sumber pendapatan baru.
Kekurangan Open List System:
- Ketidakpastian Hukum: Karena sifatnya yang fleksibel, sistem ini dapat menciptakan ketidakpastian hukum dalam hal pajak daerah.
- Potensi Penyalahgunaan Kewenangan: Terlalu banyak kebebasan bagi pemerintah daerah dapat berpotensi menimbulkan penyalahgunaan kewenangan.
Kelebihan Close List System:
- Kepastian Hukum: Sistem ini memberikan kepastian hukum karena pemerintah daerah terikat oleh jenis pajak yang telah diatur dalam undang-undang.
- Koordinasi Pusat-Daerah: Dengan sistem ini, pemerintah pusat dapat lebih mudah mengkoordinasikan pajak-pajak daerah.
- Kendali Pusat: Pemerintah pusat dapat lebih mudah mengendalikan jenis-jenis pajak yang ada di seluruh Indonesia.
Kekurangan Close List System:
- Kurangnya Fleksibilitas: Sistem ini dapat membatasi kemampuan pemerintah daerah untuk mengatasi masalah fiskal dan mencari sumber pendapatan baru.
- Kurangnya Inovasi: Pemerintah daerah mungkin kurang termotivasi untuk mencari inovasi dalam hal pajak daerah.
Pertimbangan dalam Memilih Sistem Pajak Daerah
Dalam memilih sistem pajak daerah yang akan diterapkan, pemerintah daerah harus mempertimbangkan kondisi dan kemampuan daerahnya. Beberapa faktor yang perlu dipertimbangkan dalam proses ini meliputi:
- Kebutuhan Keuangan Daerah: Apakah pemerintah daerah memerlukan sumber pendapatan tambahan untuk memenuhi kebutuhan keuangan daerah?
- Kemampuan Pemerintah Daerah: Apakah pemerintah daerah memiliki kemampuan administrasi dan manajemen yang cukup untuk mengelola pajak-pajak daerah?
- Kondisi Ekonomi Daerah: Bagaimana kondisi ekonomi daerah dan potensi pertumbuhan ekonomi yang dapat dimaksimalkan?
- Kepastian Hukum: Apakah pemerintah daerah lebih memilih kepastian hukum dalam hal pajak daerah?
Pemilihan sistem pajak daerah adalah keputusan strategis yang dapat memengaruhi kondisi keuangan dan perekonomian daerah. Oleh karena itu, pemerintah daerah harus mempertimbangkan dengan cermat kelebihan dan kekurangan masing-masing sistem, serta melibatkan semua pemangku kepentingan terkait.
Kesimpulan
Sistem pajak daerah, baik open list system maupun close list system, memiliki dampak yang signifikan dalam pengaturan pajak dan penerimaan daerah. Kedua sistem memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing, dan pemilihan sistem harus didasarkan pada kebutuhan dan kemampuan pemerintah daerah. Pemilihan sistem pajak daerah yang tepat dapat membantu meningkatkan penerimaan daerah dan mendukung pembangunan yang berkelanjutan.
Dengan pemahaman yang mendalam tentang sistem pajak daerah, pemerintah daerah dapat memilih sistem yang sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan mereka untuk mencapai tujuan pembangunan yang berkelanjutan.
