Scroll untuk baca artikel
Rupa

Isu Ketidakadilan Hukum Di Indonesia Dalam 5 Tahun Terakhir

×

Isu Ketidakadilan Hukum Di Indonesia Dalam 5 Tahun Terakhir

Sebarkan artikel ini
Isu Ketidakadilan Hukum Di Indonesia

Halo teman-teman, hari ini kita akan membahas sebuah topik yang cukup sensitif namun penting untuk diangkat, yaitu tentang ketidakadilan hukum yang masih terjadi di negeri kita tercinta ini. Yup, meskipun Indonesia telah merdeka selama lebih dari 75 tahun, ternyata masih banyak kasus-kasus yang menunjukkan bahwa penegakan hukum di sini masih jauh dari kata adil, terutama bagi masyarakat kecil dan kurang mampu.

Kasus-kasus Menghebohkan

Dalam kurun waktu 5 tahun terakhir, kita masih disuguhkan dengan beberapa kasus yang cukup menghebohkan dan menunjukkan adanya ketidakadilan dalam penegakan hukum di Indonesia. Beberapa contoh kasus yang bisa kita angkat antara lain:

  1. Kasus Nenek Asyani (2018)

Siapa yang tidak kenal dengan kasus nenek Asyani? Seorang nenek berusia 63 tahun dari Situbondo ini divonis 1 tahun penjara dengan masa percobaan 15 bulan dan denda Rp 500 juta hanya karena mencuri kayu jati milik perhutani senilai Rp 1,8 juta. Vonis ini tentu saja dinilai tidak adil dan tidak proporsional mengingat usia dan kondisi ekonomi nenek Asyani.

“Saya hanya mengambil sisa-sisa kayu untuk memasak, tidak lebih. Saya tidak tahu kalau itu melanggar hukum,” ungkap nenek Asyani dalam sidang.

  1. Kasus Tiga Nelayan Miskin (2014)

Kasus lain yang juga cukup menghebohkan adalah kasus tiga nelayan miskin dari Pandeglang, Banten, yaitu Damo, Misdan, dan Rahmat. Mereka ditangkap dan ditahan karena mencari ikan di kawasan konservasi Taman Nasional Ujung Kulon. Meskipun hanya mendapatkan hasil tangkapan ikan dan udang senilai kurang dari Rp 100 ribu, mereka tetap divonis bersalah oleh Pengadilan Negeri Pandeglang.

Kedua kasus di atas tentu saja menunjukkan adanya ketidakadilan dalam penegakan hukum di Indonesia. Bagaimana mungkin seseorang yang hanya mengambil sisa-sisa kayu atau mencari ikan untuk kebutuhan sehari-hari bisa divonis dengan hukuman yang cukup berat? Bukankah seharusnya hakim lebih mempertimbangkan aspek keadilan, proporsionalitas, dan kemanusiaan dalam menjatuhkan putusan?

Penyebab Ketidakadilan Hukum

Nah, setelah melihat contoh-contoh kasus di atas, pastinya kita bertanya-tanya, apa sih penyebab terjadinya ketidakadilan hukum di Indonesia? Menurut beberapa sumber, ada beberapa faktor yang menjadi penyebab utama, di antaranya:

  1. Lemahnya penegakan asas keadilan dan proporsionalitas dalam sistem peradilan pidana

Hakim seringkali hanya melihat aspek formal dari pelanggaran hukum tanpa mempertimbangkan konteks dan kondisi terdakwa secara menyeluruh. Mereka cenderung terlalu kaku dalam menafsirkan hukum dan kurang memperhatikan aspek keadilan dan proporsionalitas.

  1. Rendahnya akses terhadap bantuan hukum bagi masyarakat miskin

Masyarakat miskin seringkali tidak memiliki akses yang memadai terhadap bantuan hukum. Hal ini menyebabkan mereka rentan mendapat putusan yang tidak adil karena tidak memiliki pembelaan hukum yang baik.

  1. Kurangnya pemahaman hak asasi manusia bagi aparat penegak hukum

Aparat penegak hukum, seperti polisi, jaksa, dan hakim, masih kurang mendapatkan pendidikan dan pelatihan yang memadai terkait penghormatan dan perlindungan hak asasi manusia, terutama bagi kelompok rentan seperti masyarakat miskin.

Solusi untuk Mewujudkan Keadilan Hukum

Nah, setelah mengetahui penyebab-penyebab ketidakadilan hukum di Indonesia, tentu kita juga perlu mencari solusi agar ke depannya sistem peradilan di negeri ini bisa lebih adil dan berperikemanusiaan. Beberapa solusi yang bisa diterapkan antara lain:

  1. Penguatan asas keadilan dan proporsionalitas dalam peradilan pidana

Hakim harus lebih mempertimbangkan aspek keadilan, proporsionalitas, dan kemanusiaan dalam menjatuhkan putusan, terutama bagi terdakwa dari kalangan miskin yang melakukan tindak pidana ringan karena faktor ekonomi. Penjatuhan hukuman penjara harus menjadi upaya terakhir (ultimum remedium).

  1. Perbaikan akses bantuan hukum bagi masyarakat miskin

Pemerintah perlu memperkuat implementasi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum dengan meningkatkan anggaran dan memperluas jangkauan layanan bantuan hukum bagi masyarakat miskin di seluruh wilayah Indonesia.

  1. Penguatan pendidikan dan pemahaman hak asasi manusia bagi aparat penegak hukum

Aparat penegak hukum, termasuk polisi, jaksa, dan hakim, perlu mendapatkan pendidikan dan pelatihan yang memadai terkait penghormatan dan perlindungan hak asasi manusia, terutama bagi kelompok rentan seperti masyarakat miskin.

  1. Reformasi sistem peradilan pidana yang berkeadilan

Pemerintah perlu melakukan reformasi menyeluruh terhadap sistem peradilan pidana agar lebih berorientasi pada keadilan restoratif (restorative justice) dan pemulihan korban, bukan semata-mata penghukuman.

Dengan menerapkan solusi-solusi tersebut, diharapkan isu ketidakadilan dalam penegakan hukum, khususnya bagi masyarakat miskin, dapat diminimalisir dan sistem peradilan pidana di Indonesia menjadi lebih adil dan berperikemanusiaan.

Penutup

Nah, itulah pembahasan kita tentang isu ketidakadilan hukum di Indonesia dalam 5 tahun terakhir. Meskipun masih banyak kasus-kasus yang menunjukkan adanya ketidakadilan, kita tetap harus optimis bahwa ke depannya sistem peradilan di negeri ini akan semakin baik dan adil bagi semua lapisan masyarakat.

Jika kamu ingin membaca lebih lanjut tentang topik ini, kamu bisa mengunjungi artikel terkait di situs kontras.org dan detik.com. Semoga artikel ini bermanfaat dan menambah wawasan kita semua ya!

Baca Juga!  Faktor-faktor yang Mendasari Perencanaan Perilaku sebagai Pelayan Masyarakat dan Pengaruh Etika dalam Prosesnya

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *