Dalam proses perceraian di Pengadilan Agama, seringkali muncul istilah hukum yang terdengar asing di telinga masyarakat awam, salah satunya adalah nafkah mut'ah. Banyak yang mengira bahwa setelah bercerai, tanggung jawab finansial suami kepada mantan istri langsung terputus total. Padahal, hukum Islam dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) mengatur hak-hak istri yang harus dipenuhi oleh mantan suami sebagai bentuk penghormatan dan bekal hidup sementara.
Lantas, apa sebenarnya yang dimaksud dengan nafkah mut'ah? Siapa saja yang berhak mendapatkannya? Simak ulasan lengkapnya di bawah ini.
Pengertian Nafkah Mut'ah
Secara bahasa, mut'ah berarti kesenangan atau pemberian. Dalam terminologi hukum Islam, nafkah mut'ah adalah pemberian dari mantan suami kepada mantan istri yang dijatuhi talak, baik berupa uang atau barang. Pemberian ini berfungsi sebagai "penghibur" (pembahagia) bagi istri yang baru saja mengalami kesedihan akibat perpisahan.
Dasar hukum nafkah mut'ah tertuang dalam Al-Qur'an Surah Al-Baqarah ayat 241 yang menyatakan bahwa bagi wanita-wanita yang diceraikan hendaklah diberikan mut'ah menurut cara yang ma'ruf, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa.
Kapan Nafkah Mut'ah Wajib Diberikan?
Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 149, suami wajib memberikan mut'ah kepada istri yang diceraikan jika memenuhi syarat berikut:
- Perceraian terjadi karena Cerai Talak (suami yang mengajukan permohonan cerai).
- Antara suami dan istri sudah terjadi hubungan badan (Ba'da Dukhul).
- Perceraian tersebut bukan atas keinginan istri (seperti pada kasus Khulu' atau cerai gugat tertentu).
Perbedaan Nafkah Mut'ah pada Cerai Talak vs Cerai Gugat
Penting untuk dicatat bahwa hak nafkah mut'ah secara otomatis melekat pada perkara Cerai Talak. Hakim biasanya akan langsung menetapkan nominal mut'ah yang harus dibayar suami sebelum ikrar talak diucapkan.
Sedangkan pada perkara Cerai Gugat (istri yang menggugat), secara hukum normatif hak mut'ah seringkali gugur. Namun, dalam praktik peradilan modern tahun 2026, hakim memiliki diskresi (hak pertimbangan) untuk tetap memberikan nafkah mut'ah jika istri bisa membuktikan bahwa perceraian terjadi karena kesalahan suami yang fatal.
Berapa Nominal Nafkah Mut'ah yang Harus Dibayar?
Tidak ada angka pasti yang ditetapkan oleh undang-undang mengenai besaran nafkah mut'ah. Penentuan nominal didasarkan pada prinsip Kepatutan (Ma'ruf) dengan mempertimbangkan dua hal utama:
- Kemampuan Finansial Suami: Penghasilan rutin dan aset yang dimiliki.
- Kebutuhan dan Masa Pengabdian Istri: Berapa lama usia pernikahan berlangsung dan pengorbanan yang telah diberikan istri selama berumah tangga.
"Nafkah mut'ah bukanlah 'harga' dari sebuah perpisahan, melainkan bentuk pertanggungjawaban moral dan penghargaan atas kebersamaan yang pernah terjalin."