Scroll untuk baca artikel
Rupa

Dampak Sistem Hukum Media Massa di Era Orde Baru Terhadap Industri Media

Avatar
×

Dampak Sistem Hukum Media Massa di Era Orde Baru Terhadap Industri Media

Sebarkan artikel ini
Dampak Sistem Hukum Media Massa di Era Orde Baru Terhadap Industri Media

Media massa adalah salah satu pilar utama dalam masyarakat modern yang berperan penting dalam menyediakan informasi, mengawasi pemerintah, dan membentuk opini publik. Dalam konteks Indonesia, media massa memiliki sejarah panjang yang tidak terlepas dari perkembangan politik dan kebijakan pemerintah. Salah satu era yang memiliki dampak signifikan terhadap industri media adalah masa Orde Baru. Artikel ini akan menguraikan kebijakan dan sistem hukum media massa yang berlaku pada era Orde Baru, serta dampaknya terhadap industri media.

Kebijakan dan Sistem Hukum Media Massa di Era Orde Baru

1. Kebijakan Penetapan Kebebasan Pers

Pada awal pemerintahan Orde Baru di bawah kepemimpinan Presiden Soeharto, terdapat upaya untuk mendefinisikan kembali peran media massa dalam masyarakat. Kebijakan yang diambil pada saat itu adalah penetapan beberapa kebijakan kebebasan pers yang berlaku. Meskipun pada awalnya kebijakan ini diterapkan dengan harmonis, kebebasan pers mulai memudar seiring berjalannya waktu.

Peristiwa Malari (Malapetaka 15 Januari 1974) merupakan puncak dari ketidakpuasan masyarakat terhadap kebijakan pemerintah di bidang sosial dan ekonomi. Demonstrasi besar-besaran di Jakarta menjadi sorotan internasional dan menunjukkan bahwa kebijakan pemerintah tidak sepenuhnya diterima oleh masyarakat. Dalam konteks ini, kebijakan kebebasan pers diawasi ketat, dan tidak hanya aktivis yang tertangkap, tetapi juga industri media sendiri mengalami dampaknya. Ketika media massa mencoba untuk melaporkan peristiwa ini dengan independen, mereka berhadapan dengan respon tegas dari pemerintah.

Baca Juga!  Pengertian Rindu: Definisi, Jenis, dan Penyebab Rindu

2. Pengawasan Melalui Departemen Penerangan

Pemerintah Orde Baru mengawasi pers melalui Departemen Penerangan. Hal ini menjadikan pers sangat tergantung pada pemerintah, yang pada gilirannya membatasi kemampuan mereka untuk menjalankan fungsi sejatinya, yaitu mengawasi kinerja pemerintah dan menyuarakan aspirasi masyarakat.

Seiring berjalannya waktu, pengawasan ini semakin kuat, dan media massa menjadi semakin berhati-hati dalam melaporkan berita atau melakukan investigasi yang mungkin dianggap kontroversial. Ini berdampak pada kualitas berita dan berita yang disajikan kepada masyarakat.

3. Karakter Politik dalam Hukum Media Massa

Hukum media massa di era Orde Baru mengandung karakter politik yang kuat. Ini tidak hanya mengenai kontrol pemerintah terhadap isi media massa, tetapi juga mengenai keterlibatan aktif pemerintah dalam mengendalikan dan mengatur industri media.

Dalam konteks ini, hukum media massa digunakan sebagai alat untuk membatasi media massa agar sesuai dengan kebijakan pemerintah. Ini menjadikan media massa lebih sebagai alat propaganda daripada sebagai lembaga independen yang mengawasi dan melaporkan kebijakan pemerintah.

4. Regulasi Media Massa dan Kebijakan Komunikasi

Kebijakan media massa di era Orde Baru juga melibatkan regulasi media massa yang mencakup berbagai aspek industri media. Regulasi ini merupakan upaya untuk mengatur keberadaan media massa dan industri media di Indonesia.

Regulasi ini melibatkan berbagai kebijakan yang mengatur izin beroperasi media massa, kepemilikan, dan kontrol pemerintah terhadap media massa. Kebijakan ini merupakan kebijakan komunikasi dan merupakan bagian dari kebijakan publik yang dirancang untuk mengendalikan industri media secara keseluruhan.

Kedudukan media massa dalam kebijakan ini menjadi penting karena media massa memiliki peran yang sangat strategis dalam membentuk opini publik. Oleh karena itu, pemerintah Orde Baru berusaha untuk mengendalikan media massa dengan cermat melalui regulasi dan kebijakan yang ketat.

Baca Juga!  Meningkatkan Produksi ASI dengan ASI Booster di Indomaret

Dampak Kebijakan dan Sistem Hukum Media Massa di Era Orde Baru Terhadap Industri Media

Dari uraian di atas, kita dapat melihat beberapa dampak signifikan dari kebijakan dan sistem hukum media massa di era Orde Baru terhadap industri media:

  1. Pembatasan Kebebasan Pers: Salah satu dampak terbesar adalah pembatasan kebebasan pers. Media massa menjadi semakin tergantung pada pemerintah, yang menghambat kemampuan mereka untuk melaporkan berita secara independen dan mengawasi kinerja pemerintah.
  2. Kualitas Berita yang Terpengaruh: Pengawasan ketat pemerintah dan karakter politik dalam hukum media massa mengakibatkan penurunan kualitas berita. Berita yang disajikan kepada masyarakat menjadi terbatas, dan beberapa topik yang dianggap kontroversial dihindari.
  3. Peran Media Massa sebagai Alat Propaganda: Dalam konteks hukum media massa yang kuat, media massa lebih berperan sebagai alat propaganda pemerintah daripada sebagai lembaga independen yang bertujuan mengawasi pemerintah. Hal ini memengaruhi integritas dan independensi media massa.
  4. Regulasi dan Kontrol Pemerintah: Regulasi media massa dan kontrol pemerintah atas industri media menjadi semakin ketat, menghambat perkembangan industri media. Media massa tidak dapat tumbuh dan berkembang secara mandiri.

Kesimpulan

Kebijakan dan sistem hukum media massa di era Orde Baru memiliki dampak yang signifikan terhadap industri media. Dengan adanya pembatasan kebebasan pers, pengawasan yang kuat oleh pemerintah, karakter politik dalam hukum media massa, dan regulasi yang ketat, industri media menjadi terbatas dalam menjalankan fungsi sejatinya. Ini memengaruhi kualitas berita, independensi media massa, dan pertumbuhan industri media. Dalam konteks perkembangan sejarah media massa di Indonesia, era Orde Baru adalah masa yang sangat berpengaruh dalam pembentukan industri

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *