Barang publik adalah barang atau jasa yang dapat dimanfaatkan oleh seluruh anggota masyarakat tanpa terkecuali. Menurut Samuelson (1954), barang publik memiliki dua sifat utama, yaitu non-rivalry dan non-excludability.
Non-rivalry berarti bahwa konsumsi seseorang terhadap suatu barang publik tidak akan mengurangi jumlah barang yang tersedia bagi orang lain. Sementara non-excludability mengacu pada ketidakmampuan untuk mengecualikan seseorang dalam mengonsumsi atau memanfaatkan barang publik tersebut.
Sifat-Sifat Barang Publik
Berikut ini adalah sifat-sifat utama yang dimiliki oleh barang publik:
1. Non-Rivalry
Non-rivalry atau non-rivalrous consumption berarti bahwa pemakaian barang oleh satu orang tidak akan mengurangi pemakaian orang lain. Dengan kata lain, barang publik dapat dikonsumsi secara bersamaan oleh banyak orang tanpa berkurang kualitas maupun kuantitasnya.
Contoh barang publik non-rivalry:
- Pertahanan nasional
- Lampu lalu lintas
- Radio dan televisi
2. Non-Excludability
Non-excludability atau non-exclusiveness mengacu pada ketidakmampuan untuk mengecualikan seseorang dalam mengonsumsi atau memanfaatkan barang publik. Jika barang publik telah disediakan, maka semua orang berhak untuk menggunakannya.
Contoh barang publik non-excludability:
- Jalan raya
- Taman kota
- Penerangan jalan umum
3. Optimal Provision
Karena sifat non-rivalry dan non-excludability, penyediaan barang publik secara optimal sulit dicapai melalui mekanisme pasar. Oleh karena itu, barang publik biasanya disediakan oleh pemerintah dengan pendanaan melalui pajak.
Kriteria Barang Publik Barang Privat Non-Rivalry Ya Tidak Non-Excludability Ya Tidak Penyedia Pemerintah Pasar Pendanaan Pajak Harga pasar
4. Under Provision by Market
Karena sulitnya mendapatkan keuntungan dari penyediaan barang publik, maka pasar cenderung menyediakan barang publik di bawah tingkat yang optimal. Inilah yang disebut dengan under provision by market.
Contoh Barang Publik
Berikut ini adalah beberapa contoh barang publik dalam kehidupan sehari-hari:
1. Pertahanan Nasional
Pertahanan nasional bertujuan untuk melindungi seluruh warga negara dari ancaman militer asing. Tentara nasional melindungi semua orang tanpa terkecuali.
2. Jalan Umum
Jalan umum dapat digunakan oleh seluruh masyarakat tanpa dibatasi. Semakin banyak yang menggunakan jalan, tidak berarti berkurang kualitas jalan tersebut.
3. Lampu Penerangan Jalan
Lampu penerangan jalan dapat dinikmati oleh semua pejalan kaki maupun pengemudi kendaraan tanpa terkecuali. Lampu tersebut juga tidak berkurang cahayanya meskipun banyak orang memanfaatkannya.
4. Taman Kota
Taman kota terbuka untuk dinikmati oleh seluruh warga kota. Semakin ramai pengunjung taman, tidak berarti berkurang kualitas taman tersebut.
Teori Barang Publik
Terdapat beberapa teori ekonomi yang membahas mengenai barang publik, di antaranya:
1. Teori Lindahl
Menurut Lindahl, barang publik seharusnya disediakan sampai pada tingkat dimana jumlah kesediaan membayar (willingness to pay) masyarakat sama dengan biaya marjinal penyediaannya.
2. Teori Samuelson
Samuelson menyatakan bahwa barang publik harus disediakan sampai pada tingkat dimana jumlah kepuasan marjinal pengguna sama dengan biaya marjinal penyediaan
Peran Pemerintah dalam Penyediaan Barang Publik
Karena sifatnya yang unik, penyediaan barang publik umumnya menjadi tanggung jawab pemerintah. Beberapa peran pemerintah dalam penyediaan barang publik antara lain:
- Menyediakan anggaran melalui penerimaan pajak
- Membangun dan memelihara fasilitas publik
- Mengawasi agar standar layanan terpenuhi
- Melindungi hak publik atas barang publik
Pemerintah daerah seperti pemda provinsi dan kabupaten/kota juga memiliki kewenangan dalam penyediaan barang dan jasa publik di wilayahnya masing-masing.
Kesimpulan
Itulah pembahasan menyeluruh mengenai barang publik beserta sifat-sifat, contoh, dan teorinya. Singkatnya, barang publik adalah barang yang dapat dinikmati oleh seluruh anggota masyarakat dan bersifat non-rivalry serta non-excludability. Karena sulit disediakan oleh mekanisme pasar, umumnya barang publik menjadi tanggung jawab pemerintah.
