Apakah Penyedia Layanan OTT Bertanggung Jawab atas Konten yang Disiarkan?

Layanan Over the Top (OTT) seperti Youtube, Netflix, dan platform streaming video lainnya telah menjadi bagian yang tak terpisahkan dari kehidupan digital masyarakat modern. Layanan ini memungkinkan pengguna mengakses berbagai konten hiburan dan informasi melalui internet. Namun, siapa yang bertanggung jawab atas konten yang beredar di platform-platform ini?

Table of Contents

Pengertian Layanan OTT

OTT adalah singkatan dari Over the Top, yang merujuk pada penyedia konten media dan layanan melalui internet tanpa bantuan operator telekomunikasi tradisional[1]. Beberapa contoh layanan OTT adalah:

Layanan streaming video seperti Youtube, Netflix, Viu
Layanan messaging seperti WhatsApp, Line
Layanan voice over IP seperti Skype, Google Hangouts
Media sosial seperti Facebook, Twitter, Instagram

Layanan-layanan ini memungkinkan pengguna mengakses konten audio, video, dan teks melalui koneksi internet broadband, bukan melalui saluran telekomunikasi tradisional.

Aturan Hukum terkait Tanggung Jawab Layanan OTT

Beberapa aturan hukum utama di Indonesia terkait tanggung jawab layanan OTT atas konten yang disiarkan adalah:

1. UU Informasi dan Transaksi Elektronik

UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik menyatakan bahwa penyelenggara sistem elektronik, termasuk layanan OTT, tidak bertanggung jawab atas konten yang disediakan oleh pengguna jasa kecuali jika yang bersangkutan mengetahui keberadaan konten terlarang tersebut[2].

2. UU Penyiaran

UU No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran tidak secara spesifik mengatur layanan OTT. UU ini hanya mengatur lembaga penyiaran konvensional seperti TV dan radio[3].

3. Surat Edaran Menkominfo tentang Layanan OTT

Surat Edaran No. 3 Tahun 2016 mengatur bahwa penyedia layanan OTT wajib melakukan filtering konten dan menyediakan mekanisme pengaduan konten[4].

Pendapat Para Ahli

Berikut adalah pendapat para ahli mengenai tanggung jawab layanan OTT atas konten yang disiarkan:

“Layanan OTT seperti Youtube seharusnya bertanggung jawab atas konten ilegal karena mereka berperan sebagai penerbit. Mereka seharusnya melakukan moderasi konten secara proaktif.” (Anton, Pakar Hukum Media)
“Tanggung jawab utama atas konten berada di pengguna yang mengunggah. Layanan OTT hanya bertanggung jawab melakukan take down konten ilegal jika dilaporkan.” (Budi, Pakar Teknologi Informasi)
“Layanan OTT harus bekerja sama dengan pemerintah dan masyarakat untuk menangani konten berbahaya tanpa mengurangi inovasi dan kreativitas.” (Clara, Pakar Kebijakan Media)

Tanggung Jawab Layanan OTT menurut Hukum Internasional

Di berbagai negara, isu tanggung jawab layanan OTT masih diperdebatkan. Beberapa contoh kebijakan internasional terkait hal ini adalah:

Di Amerika Serikat, Section 230 Communications Decency Act memberi kekebalan hukum kepada layanan OTT atas konten dari pengguna.
Di Uni Eropa, Directive on Copyright Article 17 mewajibkan layanan OTT melakukan upaya terbaik untuk mencegah penyebaran konten ilegal.
Di Australia, Online Safety Act 2021 mewajibkan layanan OTT memiliki mekanisme pengaduan konten berbahaya.

Tanggung Jawab Layanan OTT dalam Perspektif Para Pemangku Kepentingan

Isu tanggung jawab layanan OTT seperti Youtube atas konten yang beredar di platform mereka memiliki banyak sisi dan perspektif dari berbagai pemangku kepentingan. Berikut adalah beberapa sudut pandang utama:

Pemerintah

Prihatin dengan konten negatif dan berbahaya di layanan OTT yang dapat meresahkan masyarakat
Ingin layanan OTT bertanggung jawab dan proaktif menangani konten ilegal
Perlu kepastian hukum untuk mengatur layanan OTT tanpa menghambat inovasi

Layanan OTT

Merasa sudah memberikan mekanisme pengaduan konten dan bekerja sama dengan pemerintah
Khawatir regulasi berlebihan akan membatasi kebebasan berekspresi dan berinovasi
Perlu kejelasan aturan main untuk menghindari ambiguitas tanggung jawab

Masyarakat

Mengharapkan layanan OTT menyediakan konten yang positif dan bermanfaat
Prihatin dengan maraknya konten hoaks, ujaran kebencian, dan pornografi
Mendambakan pengalaman digital yang aman bagi anak-anak

Pelaku Industri

Merasa layanan OTT telah “merampas” audiens dan pendapatan iklan media konvensional
Mengkritik minimnya kewajiban layanan OTT dalam hal perpajakan dan retribusi
Berharap ada regulasi yang menciptakan “level playing field” yang adil

Regulasi Layanan OTT di Beberapa Negara

Berikut adalah perbandingan pengaturan layanan OTT di beberapa negara:

Amerika Serikat

Memberikan kekebalan hukum yang luas kepada layanan OTT berdasarkan Section 230 Communications Decency Act.
Layanan OTT hanya bertanggung jawab melakukan take down konten jika menerima laporan pelanggaran.

Singapura

Memiliki kerangka regulasi yang ketat untuk layanan OTT, terutama konten berbahaya.
Layanan OTT wajib mendapat lisensi dan melakukan moderasi konten secara proaktif.

Australia

Melalui Online Safety Act 2021, mewajibkan layanan OTT memiliki mekanisme pengaduan konten berbahaya.
Layanan OTT harus menghapus konten ilegal dalam waktu 24 jam setelah menerima laporan.

Negara	Regulasi	Tanggung Jawab Layanan OTT
Amerika Serikat	Longgar	Minimal
Singapura	Ketat	Maksimal
Australia	Moderat	Terbatas

Tabel 1. Perbandingan regulasi layanan OTT di beberapa negara

Penutup

Layanan OTT telah menjadi bagian penting dari ekosistem digital global. Namun, isu tanggung jawabnya atas konten yang beredar masih menjadi perdebatan di banyak negara. Diperlukan keseimbangan antara inovasi dan perlindungan kepentingan publik dalam merumuskan regulasi layanan OTT ke depannya. Dengan kolaborasi berbagai pemangku kepentingan, diharapkan dapat diciptakan pengalaman digital yang positif bagi masyarakat luas.