Apakah Kebijakan Makroprudensial Kita Sudah Efektif?

Halo sobat diskusi ekonomi! Kali ini kita akan membahas topik menarik tentang kebijakan makroprudensial. Seperti yang kita tahu, kebijakan ini bertujuan untuk menjaga stabilitas sistem keuangan, terutama setelah krisis keuangan global 2008 silam.

Namun, apakah kebijakan yang diterapkan Bank Indonesia (BI) saat ini sudah efektif? Apakah masih ada celah yang perlu diperbaiki? Yuk kita bahas lebih lanjut!

Table of Contents

Apa itu Kebijakan Makroprudensial?

Pertama, kita ulas dulu definisi singkatnya ya, kebijakan makroprudensial adalah:

“Kebijakan yang bertujuan menciptakan stabilitas sistem keuangan secara keseluruhan dengan mengurangi akumulasi risiko sistemik.”

Jadi intinya, kebijakan ini berfokus pada aspek sistemik agar sektor keuangan tetap stabil secara makro. Tidak seperti kebijakan mikroprudensial yang mengatur institusi perbankan secara individu.

Contoh instrumen makroprudensial antara lain:

Countercyclical Buffer (CCB)
Loan to Value ratio (LTV)
Debt to Income ratio (DTI)

Nah, kembali ke pertanyaan awal: apakah kebijakan kita sudah efektif?

Evaluasi Kebijakan Makroprudensial Indonesia

Menurut hasil riset BI, kebijakan makroprudensial dinilai cukup efektif dalam beberapa hal, antara lain:

1. Memperkuat Ketahanan Perbankan

Sejak diterapkannya kebijakan makroprudensial pada 2013, rasio CAR perbankan terus meningkat hingga di atas ambang batas minimum yang ditetapkan Basel III.

Hal ini menunjukkan daya tahan modal perbankan semakin kuat, sehingga siap menghadapi gejolak eksternal.

2. Mengurangi Overheating Kredit Properti

Melalui penerapan aturan Loan to Value (LTV) sejak 2012, pertumbuhan kredit properti melambat dari yang awalnya sangat tinggi menjadi lebih stabil.

Berikut data pertumbuhannya:

Tahun	Pertumbuhan Kredit Properti
2010	32,7%
2011	33,8%
2012	23,9%
2013	22,2%

3. Memperketat Pemberian Kredit

Aturan uji kelayakan kredit seperti DTI dan uji stres (stress test) juga dinilai cukup efektif membatasi ekspansi kredit berisiko tinggi.

Namun, beberapa catatan perlu diperhatikan:

Tantangan dan Celah Kebijakan Makroprudensial

Meski dinilai cukup efektif, pakar menilai kebijakan makroprudensial kita masih memiliki sejumlah kelemahan dan tantangan, antara lain:

1. Koordinasi Antar Otoritas

Koordinasi antara BI, OJK, dan pemerintah dirasa masih belum optimal.

Menurut Nopyandri dari Universitas Airlangga:

“Seringkali terjadi tumpang tindih kewenangan dan ego sektoral yang menghambat koordinasi.”

Rekomendasinya adalah dengan membentuk komite khusus yang melibatkan semua otoritas terkait, guna meningkatkan koordinasi.

2. Capaian Instrumen Belum Merata

Efektivitas masing-masing instrumen makroprudensial masih sangat beragam. Sementara beberapa instrumen seperti LTV cukup efektif, aturan lain seperti DTI capaiannya masih rendah.

Menurut penelitian Cynthia dkk (2018):

“Kepatuhan bank terhadap aturan DTI baru mencapai 68%, masih jauh dari target yang ditetapkan regulator sebesar 90%.”

3. Risiko Sistemik Baru Belum Tercover

Perkembangan teknologi dan digitalisasi sektor keuangan telah melahirkan risiko-risiko baru seperti risiko siber dan fintech. Sayangnya kebijakan makroprudensial existing belum mampu meng-cover risiko tersebut. Diperlukan penyesuaian dan instrumen baru agar regulasi tetap relevan.

Nah, itu dia beberapa tantangan yang perlu diperhatikan dalam pengembangan kebijakan makroprudensial ke depannya. Menarik bukan? Kita sudahi dulu pembahasan kali ini. Sampai jumpa di artikel selanjutnya!